Singgung Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Pilkada DKI Jadi Ajang Tes Konsolidasi Jokowi

Zeroformasi - Presiden Joko Widodo menyinggung reshuffle kabinet saat berbicara dalam Kongres Ekonomi Umat. 

Menanggapi hal itu Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata melihat Pilkada DKI sebagai ajang salah satu tes dalam melakukan konsolidasi yang dilakukan Presiden Jokowi. 

"Baik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan maupun mempertahankan peluang elektoral pada 2019," kata Dian ketika dikonfirmasi, Tribunnews.com, Minggu (23/4/2017). 

Dian mengharapkan Jokowi menggunakan instrumen kinerja jika melakukan reshuffle kabinet, bukan karena pertimbangan politik. Meskipun, Dian mengakui hal tersebut tidak dapat dihindari. 

"Ini untuk menjawab pertanyaan dan keraguan publik bahwa reshuffle berdasarkan pertimbangan politik ketimbang kinerja," kata Dian. 

Dian juga mengingatkan masa pemerintahan Jokowi yang memasuki tahun ketiga. Sehingga, bila dilakukan reshuffle kabinet, maka keputusan itu menjadi perombakan yang terakhir. Pasalnya, hal tersebut berkaitan efektifitas kinerja pemerintahan. 

"Karena jika tetap ada reshuffle pada tahun ke empat maka kemungkinan besar menteri yang baru masuk tidak akan optimal. Karena tahun keempat pemerintahan adalah tahun politik yang waktunya berhimpitan dengan pelaksanan pemilu," kata Dian. 

Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). 

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. 

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi. 

"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya. 

"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi. 

Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya. [tribun]